Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Tampilkan postingan dengan label softskill. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label softskill. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 02 Januari 2010

Ini Dia Pemberi Untung Terbesar di Bursa

Rabu, 23 Desember 2009 | 10:55 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Perdagangan di Bursa Efek Indonesia tahun ini akan segera berakhir. Sebagian investor tersenyum gembira lantaran bisa meraup untung besar dari kenaikan harga saham yang mereka genggam sejak awal tahun.

Saham-saham apakah yang berhasil memberikan keuntungan atau gain terbesar kepada para investor sepanjang tahun ini? Berdasarkan data Bloomberg, sejak awal 2009, rata-rata harga saham-saham papan atas (blue chips) sudah melesat 100 persen. Ini adalah kelompok saham-saham yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp 10 triliun.

PT Gudang Garam Tbk (GGRM) merupakan saham papan atas yang mencatat lonjakan harga tertinggi, yakni 376,47 persen, tahun ini. Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) mengikuti masing-masing dengan kenaikan 262,90 persen dan 252,58 persen.

Namun, kinerja saham-saham lapis kedua jauh lebih mentereng. Sebut saja saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang harganya melambung 805,26 persen atau saham PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) yang melonjak 492,16 persen.

Para analis menilai, sebagian besar harga saham di bursa melambung tinggi lantaran pada akhir 2008 harga saham-saham memang longsor hebat tersengat krisis global.
Kepala Riset Finan Corpindo Nusa Edwin Sebayang melihat, saham sektor pertambangan melonjak cukup tinggi tahun ini karena harga komoditas membaik. "Investor juga tertarik karena melihat likuiditas saham komoditas di pasar yang tinggi," katanya.

Yang pasti, kebangkitan saham-saham blue chips ikut menopang laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selama tahun ini hingga kemarin (22/12), IHSG telah menguat 80 persen. Ari Pitoyo, Kepala Riset Mandiri Sekuritas menambahkan, saham-saham blue chips itu bisa bertahan lantaran kinerja mereka stabil dalam lima tahun terakhir. Selain itu, emiten blue chips berasal dari sektor "seksi" seperti, komoditas dan konsumsi. Dengan fundamental bagus, saham ini menjadi rebutan investor.

Kepala Riset Valbury Asia Securities, Krishna Dwi Setiawan mengingatkan, kenaikan harga saham lapis kedua juga menarik dicermati. Misalnya, saham SMMA yang kinerjanya mengkilap. Juga, saham perusahaan alat berat seperti PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) dan PT United Tractors Tbk (UNTR). (Sandy Baskoro, Veby Mega/Kontan)



Editor: Edj

Sumber : www.kontan.co.id

BI Telah Memberikan Laporan

Sabtu, 26 Desember 2009 | 08:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia mendesak pihak berwajib dapat segera menangkap mantan Komisaris Bank Century Rafaat Ali agar segala penipuan terkait dengan bank itu dapat diungkap. BI telah melaporkan Rafaat, mantan Komisaris Utama Bank Century Robert Tantular, dan pemegang saham pengendali lainnya kepada pihak berwajib.

Hal itu disampaikan Direktur Perencanaan Strategis dan Humas Bank Indonesia Dyah NK Makhijani di Jakarta, Jumat (25/12/2009). ”Rafaat bersama dengan Robert Tantular dan pemegang saham pengendali lainnya harus mempertanggungjawabkan berbagai fraud yang terjadi di Bank Century,” kata Dyah.

Sementara itu, Rafaat menegaskan bahwa ia tidak berniat kembali ke Indonesia. Untuk membersihkan namanya, ia lebih memilih melalui pengacara. ”Langkah legal action adalah pilihan terbaik. Itu yang tengah saya lakukan sekarang di Indonesia,” ujarnya saat ditemui Kompas, Rabu lalu di Singapura.

Rafaat bahkan menuturkan, Robert Tantular, yang kini menjadi terpidana kasus penggelapan dana di Bank Century, sangat dekat dengan beberapa pejabat di Bank Indonesia (BI). Bahkan, menurut dia, Robert mengaku telah membiayai kampanye seorang pejabat BI untuk sebuah posisi di BI.

Menanggapi pernyataan Rafaat, Dyah mengaku tidak memahami pernyataan Rafaat itu. ”Rafaat harus hati-hati untuk tidak melemparkan tuduhan-tuduhan adanya hubungan-hubungan khusus itu tanpa bukti-bukti. Tuduhan tanpa bukti akan menjadi fitnah bagi mantan pejabat-pejabat tersebut,” kata Dyah.

Bank Century adalah bank hasil merger Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac. Menurut Rafaat, sejak CIC dimerger menjadi Bank Century, ia tak lagi menjadi bagian dari pengambil keputusan di bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Rafaat mengaku bahwa saham pribadinya di bank itu hanya 0,5 persen. Namun, total dana yang dikelolanya sebagai pengelola dana (fund manager) yang tertanam di saham Bank Century setara dengan 15 persen saham.

Berdasarkan perhitungan Rafaat, pemilik saham Bank Century lainnya adalah Hesyam Al Waraq, asal Arab Saudi, 9-10 persen; kepemilikan saham publik 40 persen; sisanya, sekitar 35 persen, dimiliki Robert Tantular.

Namun Rafaat mengingatkan, ada kemungkinan saham publik di bank itu dikuasai kroni dan keluarga Robert. Alasannya, tidak ada masyarakat yang mengaku pemilik saham yang memprotes pengelolaan bank yang hancur.

”Saat ini banyak demonstrasi, tetapi bukan dari pemegang saham, melainkan mahasiswa. Logikanya, jika saham publik 40 persen, akan banyak yang protes kepada Robert,” ujar Rafaat.

Dengan kepemilikan saham yang dominan, kata Rafaat, Robert menjadi pengelola dan penguasa satu-satunya di Bank Century. ”Saya ada kendala bahasa sehingga kalaupun ikut pertemuan dengan direksi Century, saya tak mengerti apa yang mereka putuskan. Dengan demikian, Robert-lah satu-satunya orang yang mengoperasikan Century,” katanya.

Karena itu, Rafaat mengaku tidak tahu-menahu soal reksa dana Antaboga yang diterbitkan Robert. ”Saya sama sekali tidak mengetahui keberadaan produk investasi itu,” ujarnya.

Rafaat merasa menjadi korban kekisruhan di Century. Korban lain, kata dia, adalah mantan Gubernur BI Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, padahal keduanya profesional yang mengambil keputusan sesuai dengan kondisi saat harus menyelamatkan Century pada 21 November 2008.

Rafaat memastikan, Boediono ataupun Sri Mulyani tidak akan mungkin mengetahui rekayasa letter of credit (L/C) yang diduga telah dilakukan Robert hingga dana yang dilarikan diperkirakan Rp 7 triliun. (OIN/FAJ)

UPSTREAM BUSINESS

Upstream Directorate of PT PERTAMINA (PERSERO) has now function as a sub-holding responsible for all PERTAMINA portfolio in upstream energy business sector. Resolved to become a world class oil & gas business player, Upstream Directorate has developed Long Term Corporate Planning 2007-2014, aiming for the position of "World Class Diversified Upstream Energy Enterprise" in 2014. The target will be pursued through development phases following strategic policies: "Sustainable Growth through Organic Expansion and Strategic Alliance".


As part of the corporation, Upstream Directorate is assigned to manage business units in upstream energy sector. Its activities include exploration, production, transportation, processing, and power generation from various resources such as oil, gas and geothermal energy, including related activities, domestically as well as internationally. The following are profiles of PERTAMINA subsidiaries in upstream sector of Indonesian energy industry:


1. PT PERTAMINA EP (PEP) stated the vision of "PEP World Class" in 2014. This subsidiary performed the operation of oil & gas activities through exploration and exploitation and sells the produced oil & gas. PEP is also performed other, directly or indirectly supportive activities to reach its goals.

PEP operates most of the Working Area of PT PERTAMINA (PERSERO) since its establishment on 17 September 2005 which includes working areas operated under TAC (Technical Assistance Contract, totally 33 contracts) and JOB EOR (Joint Operating Body - Enhanced Oil Recovery, of 3 contracts).


2. PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY (PGE) is the subsidiary to operate PERTAMINA geothermal energy business. Currently PGE operates 15 geothermal mining working areas which contain reserves amounting to 8.480 MW while the installed capacity is currently 852 MW.

Its business development toward 2014 vision of: "World Class Geothermal Energy Enterprise", PGE is aiming to become the world's 3rd largest geothermal producer with production capacity of 1035 MW.


3. PT PERTAGAS is PERTAMINA subsidiary in executing gas business that includes gas trading, transportation, distribution, processing and other natural gas related businesses.

To clearly define its goals and existence, PT PERTAGAS has stated its mission as "Conducting natural gas business and the related business, professionally, to provide added values to its stakeholders, environmentally perceptive, prioritize on health, safety and excellence." In 2014, PT PERTAGAS is targeting to become world class gas enterprise that actively and integrally involved in all sector of gas business gas, well respected and become the market leader in the business, domestically as well as internationally.


4. PT PERTAMINA HULU ENERGI (PHE) is the subsidiary of PT PERTAMINA (PERSERO) to manage upstream portfolio of oil, gas and other energy sector. PHE future activities are designed in accordance to its 2014 vision: "Respectable Multinational Upstream Energy Company".

PHE main task is to manage and develop oil and gas upstream portfolios which has been or will be executed through partnership schemes such as JOB-PSC, IP/PPI, BOB or any other form of partnership, domestically as well as internationally. The task is expressed in PHE mission statement as follow: To execute operational management and upstream sector's portfolio of oil, gas and other primary energy businesses, flexibly, actively, and highly profitable, to provide added value to its stakeholders.


5. Drilling Services Hulu (DS) is currently one of Upstream Directorate's Strategic Business Unit (SBU) that manage the services of drilling and work-over activities. DS is being prepared to become the next subsidiary of PERTAMINA in the same activities.

Initially DS is the drilling department of the former Exploration & Production Directorate of PERTAMINA. Based on the decree of PERTAMINA President & CEO No. Kpts-081/C00000/2006-S0 dated 17 July 2006, DS was re-attached as a SBU to the organization of Upstream Directorate in order to its establishment as a subsidiary.


6. Exploration and Production Technology Center (EPTC) was established on 27 September 2006. Its activities are focused on the development and innovation on earth sciences and technology, to support PERTAMINA exploration and production activities by providing reliable, responsive and effective, end-to-end EP technology solution.

EPTC stated its 2014 vision as: "The Center of Excellence on Upstream Technology which have the capability of a World Class EP Technology." The implementation of the vision includes the achievement of world class standard on information system management, HRD management, Technology Center Facilities, technological capabilities and In-house Software Proprietary.
http://www.pertamina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3192&Itemid=665

Letter of Reference

A.N.Y. Company Ltd
69 Any Street, Anyville, Anystate
Tel: 0123456789

Date

To Whom It May Concern:

Reference for Mr James Blond

James Blond joined the A.N.Y. Company in July 1998. Since then he has proved to be a most reliable and effective member of the sales team.

James is professional and efficient in his approach to work and very well-liked by his colleagues and executive clients. He is well-presented and able to work both independently and as part of a team.

His contribution to all areas of company activity in which he has been involved have been much appreciated.

I believe that James will make a valuable addition to any organization that he may join. We deeply regret his decision to move on and I recommend him without hesitation.

I would gladly answer any request for further information.

Sincerely,
Penny Farthing
Penny Farthing
Managing Director

penny.farthing@a-n-y.com

Some useful vocabulary: approach, attitude, conscientous, contribution, dependable, effective, efficient, hard-working, highly-skilled, initiative, professional, punctual, reliable, respected, supportive, versatile, well-liked

source : http://www.englishclub.com/business-english/correspondence-reference.htm

Accounting information system

Financial reporting starts at the operational levels of the organization, where the transaction processing systems capture important business events such as normal production, purchasing, and selling activities. These events (transactions) are classified and summarized for internal decision making and for external financial reporting.

Cost accounting systems are used in manufacturing and service environments. These allow organizations to track the costs associated with the production of goods and/or performance of services. In addition, the AIS can provide advanced analyses for improved resource allocation and performance tracking.

Management accounting systems are used to allow organizational planning, monitoring, and control for a variety of activities. This allows managerial-level employees to have access to advanced reporting and statistical analysis. The systems can be used to gather information, to develop various scenarios, and to choose an optimal answer among alternative scenarios.

Development
The development of an AIS includes five basic phases: planning, analysis, design, implementation, and support. The time period associated with each of these phases can be as short as a few weeks or as long as several years.

Planning—project management objectives and techniques The first phase of systems development is the planning of the project. This entails determination of the scope and objectives of the project, the definition of project responsibilities, control requirements, project phases, project budgets, and project deliverables.

Analysis The analysis phase is used to both determine and document the accounting and business processes used by the organization. Such processes are redesigned to take advantage of best practices or of the operating characteristics of modern system solutions.

Data analysis is a thorough review of the accounting information that is currently being collected by an organization. Current data are then compared to the data that the organization should be using for managerial purposes. This method is used primarily when designing accounting transaction processing systems.

Decision analysis is a thorough review of the decisions a manager is responsible for making. The primary decisions that managers are responsible for are identified on an individual basis. Then models are created to support the manager in gathering financial and related information to develop and design alternatives, and to make actionable choices. This method is valuable when decision support is the system's primary objective.

Process analysis is a thorough review of the organization's business processes. Organizational processes are identified and segmented into a series of events that either add or change data. These processes can then be modified or reengineered to improve the organization's operations in terms of lowering cost, improving service, improving quality, or improving management information. This method is appropriate when automation or reengineering is the system's primary objective.

Design
The design phase takes the conceptual results of the analysis phase and develops detailed, specific designs that can be implemented in subsequent phases. It involves the detailed design of all inputs, processing, storage, and outputs of the proposed accounting system. Inputs may be defined using screen layout tools and application generators. Processing can be shown through the use of flowcharts or business process maps that define the system logic, operations, and work flow. Logical data storage designs are identified by modeling the relationships among the organization's resources, events, and agents through diagrams. Also, entity relationship diagram (ERD) modeling is used to document large-scale database relationships. Output designs are documented through the use of a variety of reporting tools such as report writers, data extraction tools, query tools, and on-line analytical processing tools. In addition, all aspects of the design phase can be performed with software tool sets provided by specific software manufacturers.

Reporting is the driving force behind an AIS development. If the system analysis and design are successful, the reporting process provides the information that helps drive management decision making. Accounting systems make use of a variety of scheduled and on-demand reports. The reports can be tabular, showing data in a table or tables; graphic, using images to convey information in a picture format; or matrices, to show complex relationships in multiple dimensions.

There are numerous characteristics to consider when defining reporting requirements. The reports must be accessible through the system's interface. They should convey information in a proactive manner. They must be relevant. Accuracy must be maintained. Lastly, reports must meet the information processing (cognitive) style of the audience they are to inform.

Reports are of three basic types: A filter report that separates select data from a database, such as a monthly check register; a responsibility report to meet the needs of a specific user, such as a weekly sales report for a regional sales manager; a comparative report to show period differences, percentage breakdowns and variances between actual and budgeted expenditures. An example would be the financial statement analytics showing the expenses from the current year and prior year as a percentage of sales.

Screen designs and system interfaces are the primary data capture devices of AISs and are developed through a variety of tools. Storage is achieved through the use of normalized databases that assure functionality and flexibility.
Business process maps and flowcharts are used to document the operations of the systems. Modern AISs use specialized databases and processing designed specifically for accounting operations. This means that much of the base processing capabilities come delivered with the accounting or enterprise software.

Implementation The implementation phase consists of two primary parts: construction and delivery. Construction includes the selection of hardware, software and vendors for the implementation; building and testing the network communication systems; building and testing the databases; writing and testing the new program modifications; and installing and testing the total system from a technical standpoint. Delivery is the process of conducting final system and user acceptance testing; preparing the conversion plan; installing the production database; training the users; and converting all operations to the new system.

Tool sets are a variety of application development aids that are vendor-specific and used for customization of delivered systems. They allow the addition of fields and tables to the database, along with ability to create screen and other interfaces for data capture. In addition, they help set accessibility and security levels for adequate internal control within the accounting applications.

Security exists in several forms. Physical security of the system must be addressed. In typical AISs the equipment is located in a locked room with access granted only to technicians. Software access controls are set at several levels, depending on the size of the AIS. The first level of security occurs at the network level, which protects the organization's communication systems. Next is the operating system level security, which protects the computing environment. Then, database security is enabled to protect organizational data from theft, corruption, or other forms of damage. Lastly, application security is used to keep unauthorized persons from performing operations within the AIS.
Testing is performed at four levels. Stub or unit testing is used to insure the proper operation of individual modifications. Program testing involves the interaction between the individual modification and the program it enhances. System

testing is used to determine that the program modifications work within the AIS as a whole. Acceptance testing ensures that the modifications meet user expectations and that the entire AIS performs as designed.

Conversion entails the method used to change from an old AIS to a new AIS. There are several methods for achieving this goal. One is to run the new and old systems in parallel for a specified period. A second method is to directly cut over to the new system at a specified point. A third is to phase in the system, either by location or system function. A fourth is to pilot the new system at a specific site before converting the rest of the organization.

Support The support phase has two objectives. The first is to update and maintain the AIS. This includes fixing problems and updating the system for business and environmental changes. For example, changes in generally accepted accounting principles (GAAP) or tax laws might necessitate changes to conversion or reference tables used for financial reporting. The second objective of support is to continue development by continuously improving the business through adjustments to the AIS caused by business and environmental changes. These changes might result in future problems, new opportunities, or management or governmental directives requiring additional system modifications.

Attestation
AISs change the way internal controls are implemented and the type of audit trails that exist within a modern organization. The lack of traditional forensic evidence, such as paper, necessitates the involvement of accounting professionals in the design of such systems. Periodic involvement of public auditing firms can be used to make sure the AIS is in compliance with current internal control and financial reporting standards.

After implementation, the focus of attestation is the review and verification of system operation. This requires adherence to standards such as ISO 9000-3 for software design and development as well as standards for control of information technology.

Periodic functional business reviews should be conducted to be sure the AIS remains in compliance with the intended business functions. Quality standards dictate that this review should be done according to a periodic schedule.

Enterprise Resource Planning (ERP)
ERP systems are large-scale information systems that impact an organization's AIS. These systems permeate all aspects of the organization and require technologies such as client/server and relational databases. Other system types that currently impact AISs are supply chain management (SCM) and customer relationship management (CRM).

Traditional AISs recorded financial information and produced financial statements on a periodic basis according to GAAP pronouncements. Modern ERP systems provide a broader view of organizational information, enabling the use of advanced accounting techniques, such as activity-based costing (ABC) and improved managerial reporting using a variety of analytical techniques.


THEODORE J. MOCK
ROBERT M. KIDDOO
http://www.answers.com/topic/accounting-information-system

Jumat, 01 Januari 2010

Government to Buy Land for Infrastructure Developers

The government is to make good on its commitment to smooth the progress of infrastructure development by buying up land on behalf of developers, allowing them to circumvent the torturous process of acquiring land.

“Land will be acquired by the government once someone has won a tender. The winner will just need to repay the money spent by the government,” Public Works Minister Djoko Kirmanto said on Wednesday.

Before the end of the year, officials will revise a presidential decree issued in 2005 that regulates partnerships between the private sector and the government in infrastructure-development projects.

Current regulations require private businesses to acquire the land for infrastructure projects. The government merely provides a guarantee to pay back the money if the project fails.

Indonesia still uses a 1961 law on land acquisition for public purposes, in conjunction with a presidential decree issued in 2005 and revised in 2006.

Investors and government officials who buy land for infrastructure projects regularly complain about the protracted process under current regulations, blaming speculation and unclear and contradictory regulations for slowing it down.

In addition to taking over the land-purchase process, the government plans to simplify the tender process, Djoko said.

“Current regulations demand a minimum of three contestants in a bidding process or it has to be repeated. With the new regulations, the related ministry can proceed with two or even one bidder,” he said.

According to Deputy Transportation Minister Bambang Susantono, the government is also revising the 1961 law to ensure that it can provide the land needed for public projects.

“The land acquisition issue is a bit complicated. We need a law to back it up. We plan to finish it under the 100 days program,” Bambang said, without elaborating.

In recent years, the government has met resistance from the public, which does not want to see a return to the ways of former President Suharto’s government, which routinely forced landowners to give up their property.

Drajat Wibowo, an economist from the Sustainable Development Indonesia and a former legislator on the budgetary committee, said the government must approach the policy cautiously or it could “backfire.”

“In theory this is the best way to provide land for infrastructure,” he said.

“However, we have learned from our past experiences that land acquisition by the government is always problematic. I mean that bureaucrats always discount the land price, which is set below market price, keeping the difference for themselves. This is the cause of most disputes. So if the government does not approach this cautiously, the policy could backfire.”

Frans Sunito, the president director of PT Jasa Marga, the country’s largest toll-road operator, said in a seminar on infrastructure development last week that a change to the regulations was necessary as investors often ended up fighting speculators and land brokers who drive upprices.

source : The Jakarta Globe.com

Investigation Launched Into Organizer of Jakarta Fair

Monopoly allegations against the organizer of the annual Jakarta Fair have resurfaced with the Business Competition Supervisory Commission announcing on Wednesday that it had launched an investigation into the company.

PT Jakarta International Expo, majority-owned by businesswoman Siti Hartati Murdaya, has been running the Jakarta Fair — a large annual expo held each July — since 2004.

Two years ago regional lawmakers asked the Jakarta government to change a regulation requiring the fair to be held at the Kemayoran fairgrounds, which is owned and managed by JI Expo, and to allow other firms to compete to become the organizer of the annual expo. They also asked why JI Expo had never paid any dividends to the Jakarta government, which owns 13 percent of the company.

“PT Jakarta International Expo is allegedly engaging in monopoly practices related to the Jakarta Fair,” the commission, also known as the KPPU, said in a statement.

“The [Jakarta] city administration regulation that says the event is held at Kemayoran fairgrounds doesn’t mean Jakarta International Expo should be the sole organizer for such a big annual event,” it said.

“As for the city administration, we will ask them to revise a regulation [about the fair] so that the event does not have to be conducted exclusively in Kemayoran,” the KPPU said.

If the fair remains at Kemayoran, the city administration should allow other firms to rent space from JI Expo, to help reduce entry fees to the fair, it said.

This year tickets were Rp 15,000 ($1.59) on weekdays and Rp 20,000 on the weekend.

JI Expo managing director Budi Santoso said his company was not guilty of monopoly practices. “We are the organizer of the event in accordance to a regional regulation. The rule wasn’t made by us. It was the city administration who made it,” he said.

As the owner of the Kemayoran fairgrounds, JI Expo has the right to be the organizer of the event, Budi said. “If the city wants us to organize it, we will continue to do it,” he said.

Established in 1968, the Jakarta Fair was previously organized by a foundation controlled by the city administration and was held at the National Monument (Monas) in Central Jakarta. In 1991 the event was shifted from Monas and was held at several locations before ending up at Kemayoran.

JI Expo was appointed by the city administration to run the fair in 2003, after it had taken over the assets of PT Jakarta International Trade Fair Corporation, a joint venture firm between businessman Edward Soeryadjaja, the city administration and a consortium of Japanese firms, which had been running the fair prior to that.

source : The Jakarta Globe.com